Rapor Kinerja Program KB Jabar Tahun 2014 Masih Merah

Tak terasa tahun 2014 bakal berakhir 10 hari lagi. Saatnya mengukur kinerja program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Jawa Barat, provinsi dengan jumlah penduduk paling jumbo di tanah air. Caranya mudah saja. Mari mencocokkan capaian itu dengan segepok rencana yang telah diketok pada awal tahun lalu. Angka-angka itu mengemuka dalam media gathering yang dihelat Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat di sebuah r

Seperti apa wajah pembangunan KKBPK di Jawa Barat tahun ini telah dipetakan dengan jelas pada saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KKBPK Tahun 2014 di Hotel Karang Setra, Jalan Bungur No. 2, Kota Bandung, 25 Februari 2014. Ada 17 indikator kinerja yang kudu dipenuhi pengelola program KKBPK di Jawa Barat. Mari kita review sejenak angka 10 bulan lalu itu.

Mengacu kepada dokumen Rakerda, perkiraan permintaan masyarakat (PPM) atau target peserta baru program keluarga berencana (PB) berjumlah 1.325.430 peserta. Jumlah ini melengkapi jumlah peserta aktif (PA) yang ditargetkan terpenuhi pada akhir 2014 sebanyak 5.813.856 peserta. Dari target tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Jawa Barat mem-break down lagi menjadi dua bagian, PB untuk KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 415.619 peserta dan 909.811 peserta non-MKJP.

Hasilnya, laporan hingga November 2014 kemarin, secara keseluruhan PB yang berhasil dicapai cukup menggembirakan, mencapai 1.285.034 peserta atau 96,95 persen dari target semula. Sayangnya, proporsi MKJP dan non-MKJP masih sangat jomplang. MKJP yang meliputi IUD, implant, metode operasi pria (MOP) atau vasektomi, dan metode operasi wanita (MOW) atau tubektomi ini hanya mampu memenuhi 234.670 peserta atau hanya 56,46 persen dari target. Dari perspektif gender, rupanya perempuan masih menjadi penyumbang utama peserta KB. Dari 1.285.034 peserta baru, hanya 36.812 pria yang berpartisipasi dalam program KB. Itu pun sebagian besar di antaranya masih menggunakan kondom.

Bila dirinci lebih jauh, peserta baru KB MKJP di Jawa Barat hanya berkisar pada angka 18 persen. Jabar pun belum berhasil melepas predikat “Ratu Suntik” karena lebih dari setengah peserta KB baru di Jawa Barat masih memilih menggunakan suntik (54 persen). Perempuan Jabar juga masih peminum setia pil KB. Ada 323.216 perempuan atau 25 persen dari total peserta batu KB yang memilih pil. Tambahan peserta anyar ini tak mampu mengubah konstelasi peserta KB aktif secara keseluruhan yang memang masih didominasi suntik (53 persen) dan pil (24 persen).

Laporan juga menunjukkan, ternyata Jawa Barat masih memiliki 1.321.204 pasangan usia subur (PUS) yang belum terlayani menjadi peserta KB atau unmet need. Artinya, ada sekitar 19,91 persen PUS yang potensial menjadi peserta KB. Nah, awal tahun lalu BKKBN menargetkan mampu memangkas jumlah unmet need menjadi 599.997 PUS saja atau 6,80 persen dari total PUS. Catatan buram lainnya, Jawa Barat tak kunjung berhasil mendorong terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) selain Kabupaten Sukabumi.

Yang menarik, kelembagaan mumpuni yang dimiliki Kabupaten Sukabumi tampaknya belum mampu mendongrak kinerja pencapaian PB. Dibanding daerah lain, kabupaten paling luas se-Jawa dan Bali ini baru berhasil memenuhi target PB sebanyak 55,33 persen yang berarti paling buncit di antara 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Di atas Sukabumi yang juga mencatat angka merah adalah Kabupaten Subang (63,40 persen) dan Kota Bekasi (65,58 persen). Sebaliknya, Kota Cirebon nyaris menggandakan target PB dengan angka fantastis 191,58 persen pencapaian terhadap target PB. Di bawah Kota Cirebon berturut-turut Kabupaten Karawang (151,41 persen) dan Kota Tasikmalaya (151,02 persen).

Terhambat Alat Kontrasepsi, Transisi JKN

Nah, potret buram pencapaian peserta KB baru pernah dikeluhkan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Sugilar saat berbicara pada pembukaan Rapat Konsolidasi Pembangunan KKBPK di Hotel Gino Feruci Braga, Jalan Braga, Kota Bandung, belum lama ini. Selain berkeluh-kesah ihwal keterlambatan alat kontrasepsi, Sugilar juga mengeluhkan data kepesertaan KB di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.

“Capaian PB atau peserta baru KB kita hampir 700 ribu per tahun. Sayangnya, angka drop out (DO) hampir 800 ribu. Kalau begini caranya, kita rugi bandar. Kalau DO akibat menopause, itu nggak masalah. Itu memang seharusnya begitu, berhenti menjadi peserta KB. Yang jadi masalah adalah DO akibat penggunaan kontrasepsi jangka pendek. PB naik terus terus, tapi PA tidak naik signifikan,” keluh Gilar, sapaan akrabnya.

Betapapun cakupan program KB atau KKBPK meluas, sambung Gilar, namun parameter keberhasilan KB tetap pada angka kelahiran total atau total fertility rate (TFR). Semakin kecil angka TFR, semakin berhasil program KB. Nah, TFR bisa turun manakala kepesertaan atau contraceptive prevalence rate (CPR) naik stabil. Sebaliknya, bila CPR tak kunjung naik, maka sulit menurunkan TFR. CPR sendiri tidak akan naik bila PB tidak naik.

Masalahnya ternyata tidak sesederhana itu. Ketika jumlah PB akan digenjot dan CPR dipelihara, ternyata ketersediaan kontrasepsi tak mendukung ke arah itu. Pengadaan alat dan obat kontrasepsi yang ditangani pemerintah pusat sangat lamban.

“Jujur saja kontrasepsi masih yang utama. Kita Kalau kita ingin lari tapi nggak ada alkon (alat kontrasepsi, red), bohong juga. BKKBN pusat menjanjikan katanya implant datang pertenganan bulan ini. Saya sendiri kenal dengan pengusahanya, karena itu saya minta kiriman pertama harus ke Jawa Barat,” tandas Sugilar.

Mantan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara BKKBN Pusat ini menekankan bahwa setiap PB penambahan harus bermakna bagi peningkatan kualitas. Untuk itu, perlu didorong agar PB menggunakan MKJP. Penekanan kualitas juga berlaku untuk data. Artinya, data yang dilaporkan benar-benar aktual dan sesuai dengan fakta di lapangan. “Setiap dana yang keluar harus diperhatikan output-nya,” tegas Gilar.

Di sisi lain, karut-marut pelayanan KB juga tidak lepas dari hiruk-pikuk pemberlakuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan turunan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini berlaku efektif 1 Januari 2014. Sistem ini mengamanatkan bahwa BKKBN hanya bertugas pada pengadaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) dan penggerakkan calon peserta. Adapun pelayanan harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kondisi ini mempengaruhi pelayanan mobile yang biasa dilakukan secara terpusat melalui Mobil Unit Pelayanan (Muyan) milik BKKBN dan SKPD KB di kabupaten dan kota. Pelayanan juga harus betul-betul memenuhi standar pelayanan kesehatan. Artinya, tidak semua tempat bisa menjadi tempat pelayanan KB. Ini cukup merepotkan,” ujar Gilar.

Keluhan serupa sempat mengemuka dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kota Cimahi Maria Fitriana saat ditemui di sela “Festival KIE Jawa Barat 2014” di kawasan Brigade Infanteri (Brigif) 15 Kujang, Kota Cimahi belum lama ini. Perempuan yang akrab disapa Pipit ini mengaku kesulitan memanfaatkan konsentrasi massa untuk keperluan pelayanan KB. Padahal, pihaknya sudah memboyong Muyan KB ke tengah pasar kaget tersebut.

“Di era JKN ini memang mekanismenya berbeda. Kita tidak bisa begitu saja memberikan pelayanan KB kepada masyarakat. Sesuai mekanisme JKN, pelayanan KB harus dilaksanakan di fasilitas kesehatan. Sayangnya, pelayanan tidak bisa massif dilaksanakan. Paling dalam sehari hanya bisa melayani 2-3 orang. Namun begitu, kami terus berupaya mengedukasi masyarakat untuk menjadi peserta KB dengan kesadaran sendiri berdasarkan informasi yang mereka dapatkan secara tepat pula,” papar Pipit.(NJP)